KUNCI KESUKSESAN PERTANIAN THAILAND

Thailand saat ini merupakan negara pengekspor terbesar produk pertanian dunia. Ekonomi Thailand  bergantung pada ekspor, dengan  nilai ekspor sekitar 60% PDB, dan dari sekitar 60 % dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Disamping Thailand menjadi eksportir besar di pasar dunia, komoditi pertanian yang dihasilkan  adalah beras dengan kualitas super, tapioka, karet, biji-bijian, gula, ikan dan produk perikanan lainnya, serta ekspor makanan  jadi. 

Thailand saat  ini sudah unggul dalam produk pertanian dengan status eksportir atau produsen terbesar dunia untuk beras, gula, karet, bunga potong, bibit tanaman, palmoil, tapioka, buah-buahan dan lainnya. Hal ini karena perhatian pemerintah Thailand dalam  meningkatkan pendapatan bagi petani disana relatif tinggi, dan tentunya didukung model atau sistem pertanian yang baik. Sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pangan yang sangat baik. Itu sebabnya, negara mengelola sektor ini secara sangat serius, bahkan didukung riset dan rekayasa teknologi dengan melibatkan para ahli dan pakar dunia. Melalui hasil riset dan rekayasa teknologi ini Pemerintah Thailand telah  mengambil kebijakan untuk mengembangkan satu produk pada satu wilayah (one village one commodity) dengan memperhatikan aspek keterkaitan dengan sektor lain (back word and forward linkage), skala ekonomi dan hubungannya dengan outlet (pelabuhan). Akibatnya, tumbuh cluster-cluster (kelompok-kelompok) bisnis, sehingga masing-masing wilayah memiliki kekhasan sesuai dengan potensi wilayahnya.

Pemerintah Thailand juga memproteksi produk pertanian dengan memberikan insentif dan subsidi kepada petani. Kebijakan ini telah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan tak produktif untuk ditanami dengan tanaman yang berprospek ekspor. Sistem contract farming yang dipakai di Thailand berbeda dari yang biasa kita kenal di Indonesia. Perusahaan melakukan kontrak dengan petani tanpa perlu petani menyerahkan jaminan. Di Indonesia, umumnya tanah petani menjadi agunan, sehingga kalau petani gagal, tanah mereka akan disita. Kegagalan petani akan ditanggung oleh negara. Statuta utama dalam kontrak tersebut adalah perusahaan menjamin harga minimal dari produk yang dimintanya untuk ditaman oleh petani. Jika harga pasar diatas harga kontrak, petani bebas untuk menjualnya ke pihak lain. Selain itu diThailand juga menggunakan model pertanian Hidroponik untuk meminimalisir penggunaan tanah. Karena, disana kualitas dan kuantitas tanah kurang memadai.

Bisakah Indonesia seperti mereka??? Semua tergantung kepada kita, pemerintah sebagai ujung tombak perubahan seharusnya menjadikan Thailand sebagai contoh untuk kemajuan pertanian di indonesia..